Dugaan Persekongkolan dalam Kontroversi Tujuh Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia: LSM Anti-Korupsi Tuntut Klarifikasi Pemerintah - Slotbom Slot Online

22 Nov 2025
 

Dugaan Persekongkolan dalam Kontroversi Tujuh Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia: LSM Anti-Korupsi Tuntut Klarifikasi Pemerintah

Slotbom - Skandal pemalsuan dokumen yang menyeret Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) dan tujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia terus memanas, bahkan kini telah menjadi sorotan utama lembaga swadaya masyarakat (LSM) anti-korupsi di tingkat nasional. Centre to Combat Corruption and Cronyism (C4 Center), sebuah LSM terkemuka di Malaysia, secara terbuka menyoroti adanya dugaan persekongkolan yang melibatkan pembuat keputusan kunci di dalam pemerintahan.

Skandal ini bermula ketika Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) menjatuhkan sanksi kepada FAM setelah menemukan adanya manipulasi dokumen terkait proses naturalisasi tujuh pemain. Dokumen-dokumen tersebut mengklaim bahwa para pemain tersebut memiliki leluhur—khususnya kakek atau nenek—yang lahir di Malaysia, sebuah syarat krusial untuk memperoleh kewarganegaraan melalui jalur keturunan. Namun, investigasi FIFA menyimpulkan bahwa klaim tersebut tidak terbukti kebenarannya, dan tidak ada kakek-nenek dari ketujuh pemain tersebut yang lahir di Malaysia.

"Sebagai respons terhadap pelanggaran yang terungkap, FIFA memberlakukan sanksi tegas terhadap FAM. Selain itu, tujuh pemain yang tersandung masalah—Gabriel Palermo, Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel, dan Imanol Machuca—menerima skorsing bermain selama kurun waktu 12 bulan."

Tuntutan Keterbukaan dari C4 Center
Melihat kompleksitas dan dampak nasional dari kasus ini, C4 Center mendesak Pemerintah Malaysia untuk segera memberikan klarifikasi menyeluruh. Tuntutan ini secara spesifik diarahkan kepada Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, mengingat ranah pengesahan paspor dan kewarganegaraan berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri.

CEO C4 Center, Pushpan Murugiah, menegaskan bahwa mustahil bagi FAM untuk bertindak sendirian dalam urusan yang sangat sensitif dan melibatkan dokumen resmi negara. Dalam pernyataannya yang dikutip oleh News Strait Times, Murugiah menyatakan:

"Menteri Dalam Negeri memikul tanggung jawab untuk memberikan klarifikasi menyeluruh dan memaparkan seluruh proses bagaimana para pemain tersebut mendapatkan status kewarganegaraan di tengah ketidaklengkapan syarat utama. Selain itu, beliau harus mempertanggungjawabkan secara hukum pemalsuan akta kelahiran yang secara terang-terangan diajukan FAM kepada FIFA."

Murugiah juga mengkritik pernyataan Saifuddin sebelumnya yang mencoba membingkai isu kelayakan kewarganegaraan para pemain sebagai semata-mata pelaksanaan diskresi atau kebijaksanaannya. Kini, dengan adanya keputusan tertulis dari Komite Banding FIFA, posisi tersebut dinilai sudah tidak masuk akal.

Sorotan terhadap Kecepatan Proses dan Kualifikasi Bahasa
C4 Center juga menyoroti kecepatan yang mencurigakan dari proses naturalisasi tersebut. Para pemain seperti Facundo Garces dan rekan-rekannya, yang direkomendasikan oleh FAM, segera mendapatkan kewarganegaraan Malaysia dari pemerintah dalam waktu yang sangat singkat.

Lebih lanjut, LSM tersebut mempertanyakan bagaimana para pemain ini dapat memenuhi persyaratan kewarganegaraan, terutama mengingat banyak dari mereka yang diklaim tidak mampu berbahasa Melayu.link slotbom

"Lantas, bagaimana para atlet ini, yang mengklaim tidak fasih berbahasa Melayu, berhasil memenuhi prasyarat mendasar tersebut?" Murugiah menuntut jawaban.

Organisasi tersebut berpendapat bahwa sifat skandal yang terjadi secara terpadu dan cepat ini mengindikasikan adanya potensi persekongkolan di antara para pengambil keputusan utama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, C4 Center menuntut Kementerian Dalam Negeri untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang begitu mencolok terhadap persyaratan kewarganegaraan negara.

"Sebagai penutup, Murugiah menyampaikan penekanan yang sangat tegas mengenai akuntabilitas Menteri Dalam Negeri. 'Saifuddin harus sesegera mungkin mengklarifikasi keterlibatannya dalam kasus ini kepada Parlemen dan mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataannya yang menyesatkan,' tegasnya. 'Apabila beliau gagal menjamin dan melindungi integritas proses kewarganegaraan negara, maka beliau dipandang tidak patut menduduki jabatannya saat ini.'"
 
 
 
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.